(021)801-2521

PT Sinergi Solusi Bisnis

Provider Training Terbaik di Indonesia

Senin, 03 April 2017

Metode Pencatatan WPOP Pekerjaan Bebas


Jika seorang WPOP Pekerjaan Bebas menghitung Penghasilan Neto dengan menggunakan pencatatan, maka ia akan merujuk pada ketentuan persentase tertentu yang diperkenankan untuk dikalikan dengan omset. Rujukan standar terkait tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000. Contoh, seorang Dokter menurut ketentuan tersebut hanya boleh menghitung 45% dari jumlah penghasilan bruto nya untuk menentukan penghasilan neto dasar perhitungan PPh.

Proses Perhitungan
  • Catat semua pendapatan yang diperoleh sepanjang tahun dan jumlahkan semua angka tersebut untuk mengitung jumlah omset atau penghasilan bruto/peredaran usaha. Dokumen pendukung untuk mengetahui informasi ini adalah logbook klien, passien atau auditee. 
  • Kalikan penghasilan bruto yang diperoleh dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis pekerjaan bebas yang anda lakukan.
  • Kurangi Laba Bersih itu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan akan diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Kalikan PKP dengan Tarif PPh OP yang ditentukan didalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.
  • Hasil perhitungan tersebut adalah PPh Pasal 29 Terutang untuk Tahun Pajak 2014.
  • Kumpulkan semua SSP Lembar Ke-1 Pembayaran PPh Masa Pasal 25 selama tahun 2014 untuk melihat jumlah pembayaran yang dilakukan. Hasil penjumlahan PPh Masa Pasal 25 adalah Pengurangan PPh Pasal 29. Apabila jumlahnya lebih kecil maka anda masih harus membayar kekurangan tersebut dengan menggunakan SSP (Kode MAP:411125-200). Jika lebih besar maka negara akan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut dengan mekanisme penelitian (apabila tidak lebih dari Rp 10 juta sesuai dengan PMK-198/ PMK.03/2013) atau pemeriksaan.
  • Siapkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Rugi/Laba dan Neraca.
Proses Penyusunan
  • Siapkan formulir SPT Tahunan PPh OP dengan Koden1770 (khusus untuk WPOP Pekerjaan Bebas) dapat anda unduh di www.pajak.go.id atau ambil di KPP terdekat.
  • Cantumkan nilai omset di halaman 1770-1 Bagian B angka (4) dan tuliskan persentase yang diperkenankan, serta hasil perkaliannya (perolehan penghasilan neto).
  • Di halaman induk (1770) Bagian A angka (1) cantumkan nilai Penghasilan Neto yang telah diperoleh melalui perhitungan dan bila ada, kurangkan dengan Zakat atau sumbangan keagamaan yang telah dibayar sesuai dengan ketentuan Persatuan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012.
  • Cantumkan nilai PTKP di dalam Halaman 1770 Bagian B angka (10) yang akan menjadi pengurangan Penghasilan Neto untuk menjadi Penghasilan Kena Pajak.
  • Nilai Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh adalah dasar perhitungan PPh Pasal 29 Terutang.
  • Hitung PPh Pasal 29 dengan menggunakan Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan dan cantumkan di halaman 1770 Bagian C Angka (12).
  • Jumlahkan nilai PPh Masa Pasal 25 yang telah dibayarkan sepanjang tahun 2014 dan tuliskan didalam Halaman 1770 Bagian D Angka (17) sebagai pengurang PPh Pasal 29.
  • Hasil perhitungan tersebut menentukan status SPT Tahunan PPh OP anda, apakah Nihil, Lebih Bayar atau Kurang Bayar.
  • Dalam hal, status akhir menjadi Nihil atau Lebih Bayar, maka anda langsung dapat melaporkan SPT Tahunan tersebut dengan melampirkan Laporan Keuangan (Rugi/Laba dan Neraca), sementara jika hasilnya Kurang Bayar, anda harus melakukan pembayaran kekurangan ke Bank/Kantor Pos  dan melampirkan SSP Lembar Ke-3 bukti pembayaran sebagai berkas wajib didalam Laporan SPT Tahunan PPh OP anda.
  • Untuk informasi tambahan, inventarisir jumlah Aset dan Hutang yang anda miliki dan dicantumkan didalam formulir 1770 IV Bagian A dan B serta Bagian C untuk informasi Daftar Tanggungan.
  • Termasuk apabila anda mendapat penghasilan lain yang dikenakan PPh Final, maka cantumkan Bagian A Halaman Formulir 1770 sesuai dengan jenisnya.
  • Setelah itu tanda tangani SPT Tahunan PPh OP anda didalam Halaman 1770 Induk dan lampirkan Laporan Keuangan (Rgi/Laba dan Neraca) anda yang telah ditandatangani dan satukan dengan Formulir 1770 yang telah anda isikan.
  • Laporkan SPT Tahunan PPh OP anda dan simpanlah baik-baik Bukti/Tanda Terima Pelaporan SPT Tahunan anda setidak-tidaknya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan masa kadaluarsa pajak.


Penerbit: Indonesia Tax Review
Oleh     : Erikson Wijaya
(Praktisi Perpajakan)

WPOP Pekerjaan Bebas


Kategori ini meliputi semua WPOP yang menjalankan profesi di bidang keahlian tertentu sebagai sumber penghasilan.Mereka membuka usaha/berpraktik secara mandiri atas nama pribadi dalam memberikan jasa kepada masyarakat. Contoh WPOP kategori ini adalah: Dokter, Advokat, Notaris, PPAT dan Akuntan. WPOP kategori ini bukan merupakan Objek PPh UKM 1% sebagaimana telah dipertegas dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014. 

Dalam menghitung penghasilan netto sebagai dasar penghitungan PPh, mereka dapat meilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau berdasarkan pencatatan (norma persentase tertentu). Dan lazimnya WPOP Pekerjaan Bebas telah melakukan pembayaran PPh Masa Pasal 25 yang ia hitung sendiri berdasarkan PPh Terutang tahun lalu (setelah dikurangi kredit pajak) dibagi 12 bulan.

Perhitungan dengan menggunakan pembukuan menjadi wajib apabila omset WPOP Pekerjaan Bebas lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dan jika omset tersebut masih belum mencukupi Rp 4.800.000.000,00 maka ia diperkenankan untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat  memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Ketentuan ini adalah amanat dari Pasal 14 Ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Metode Pembukuan 

Jika seorang WPOP Pekerjaan Bebas menyelenggarakan pembukuan, maka teknis persiapan dan pengisian SPT Tahunan PPh OP menjadi agak sedikit kompleks karena melibatkan perhitungan dalam rangka menentukan penghasilan neto nya.

Proses Perhitungan
  • Catat semua pendapatan yang diperoleh sepanjang tahun dan jumlahkan semua angka tersebut untuk menghitung jumlah omset atau penghasilan bruto/perdaran usaha. Dokumen pendukung untuk mengetahui informasi ini adalah logbook klien, passien atau auditee.
  • Hitung semua biaya pokok yang menjadi Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk menentukan besaran Laba Kotor. WPOP Pekerjaan Bebas harus mengitung besaran HPP ini dengan merujuk pada semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyediaan jasa/pekerjaan bebas tersebut.
  • Dari Laba Kotor tersebut, hitung Laba Bersih dengan mengurangkan terlebih dahulu seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Laba Bersih yang diperoleh merupakan Laba Bersih sebelum PPh.
  • Kurangi Laba Bersih itu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan akan diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Kalikan PKP dengan Tarif PPh Orang Pribadi yang ditentukan didalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf a UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.
  • Hasil perhitungan tersebut adalah PPh Pasal 29 Terutang untuk Tahun Pajak 2014.
  • Kumpulkan semua SSP Lembar Ke-1 Pembayaran PPh Masa Pasal 25 selama tahun 2014 untuk melihat jumlah pembayaran yang dilakukan. Hasil penjumlahan PPh Masa Pasal 25 adalah pengurang PPh Pasal 29. Apabila jumlahnya lebih kecil maka anda masih harus membayar kekuranga tersebut dengan menggunakan SSP (Kode MAP:411125-200). Jika lebih besar, maka negara akan mengembalikan kelebihan bayaran tersebut dengan mekanisme penelitian (apabila tidak lebih dari Rp 10 juta sesuai dengan PMK-198/PMK.03/2013) atau pemeriksaan.
  • Siapkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Rugi/Laba dan Neraca.


Penerbit: Indonesian Tax Review
Oleh     : Erikson Wijaya
(Praktisi Perpajakan)

Jumat, 31 Maret 2017

Mengisi SPT Tahunan PPh OP, Mulai Dari Mana?


Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan kata lain, apabila periode pembukuan tahun 2014 adalah Januari-Desember, maka batas waktu Pelaporan SPT Tahunan PPh nya jatuh pada tanggal 31 Maret 2015. 

Jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut dianggap cukup bagi WPOP untuk menyiapkan segala sesuatunya terkait pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) da penyelesaian pembukuannya. Dalam hal WPOP memerlukan waktu tambahan Pelaporan SPT Tahunan, maka negara memberi perpanjangan sampai 2 (dua) bulan dengan catatan WP telah terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (Formulir 1770-Y atau e-SPT) dan dilampiri dengan perhitungan Sementara PPh Terutang, serta Surat Setoran Pajak (SSP) Bukti Pelunasan.

Permohonan perpanjangan batas waktu pelaporan ini adalah pilihan legal yang sebaiknya diambil daripada sengaja menunda yang kerap berujung Surat Teguran.

Ketentuan tentang Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan ini diatur dengan jelas didalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-152/PMK.03/2009 dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2009. Pembahasan lebih mendalam mengenai Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan akan dibahas didalam artikel berbeda.

Identifikasi Diri Anda 

Dalam memenuhi kewajiban Pelaporan SPT Tahunan, WPOP  kategori apa, sebab ini terkait sekali dengan teknis penyusunan pelaporannya. Ketentuan Perpajakan di negara kita telah mengelompokkan jenis WPOP  setidaknya menjadi beberapa kategori sebagai berikut:
  • WPOP Karyawan/ Pegawai (Swasta/Negeri), kategori ini menunjuk pada WPOP yang memiliki sumber pernghasilan hanya dari satu pemberi kerja, tidak ada usaha pribadi/sampingan.
  • WPOP Usahawan, kategori ini meliputi semua WPOP yang melakukan usaha dalam kegiatan sehari-harinya, baik itu usaha dalam bentuk penyediaan barang dan/atau jasa.
  • WPOP Pekerjaan Bebas, kategori ini merupakan nama bagi WPOP yang menjalankan pekerjaan bebas yang didasari oleh keahliannya, biasanya melekat pada profesi tertentu yang memiliki basis profesionalitas yang terstandar. Misal: Dokter, Advokat, Akuntan.
Setiap masyarakat yang telah memiliki NPWP, setidaknya masuk ke salah satu kategori diatas. Dan setiap kategori memiliki kewajiban yang sama untuk melaporkan SPT Tahunan PPh OP, hanya saja teknis penyusunnya yang jauh berbeda, hal ini disebabkan oleh administrasi atau tata cara perolehan penghasilan yang tidak sama.

WPOP Pegawai misalnya, setiap bulan atas penghasilan yang ia terima dari pemberi kerja, tentu telah dipotong PPh Pasal 21, WPOP Pekerjaan Bebas lain lagi, setiap bulan ia telah menyetorkan PPh Masa Pasal 25 yang dihitung dan disetorkan sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Sementara itu, WPOP Usahawan (UMKM) juga tak kalah variatif, mereka setiap bulan menyetorkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 1% dari omset setiap bulannya.

Perbedaan tata cara pengenaan ini memiliki ketentuan administratif masing-masing yang harus ditaati agar tidak keliru dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sehingga setelah memahami kategorisasi tersebut, seorang WPOP dapat mengambil langkah selanjutnya.

Mulai Dari Mana?

Pertanyaan diatas memiliki jawaban yang beragam, tergantung WPOP kategori yang bertanya. Artikel ini akan mengulas satu persatu sesuai dengan kategorinya. Namun, jika dikerucutkan, jawaban atas pertanyaan tersebut mengarah pada satu kesimpulan yang sama yaitu kelengkapan catatan/ pembukuan dan ketersediaan data penghasilan dalam satu tahun pajak.

Penerbit: Indonesian Tax Review
Oleh     : Erikson Wijaya
(Praktisi Perpajakan)


Profesi Bidang Perpajakan

Staff Pajak Perusahaan

Staff pajak disuatu perusahaan biasanya diisi oleh fresh graduate baik Sarjana (S I) maupun lulusan Diploma (D III). Sebagian besar memang diisi oleh lulusan Akuntansi ataupun Diploma Perpajakan. Keahlian pajak yang dibutuhkan biasanya cenderung masih dasar seperti membuat bukti potoong, menyusun SPT Masa/Tahunan, membuat Faktur Pajak dan lain sebagainya. Profesi ini amat cocok bagi mereka yang baru lulus sembari menambah pengalaman dalam dunia kerja. 
Kualitas yang dibutuhkan antara lain:
  • Mampu menyusun laporan keuangan;
  • Mengerti dasar-dasar perpajakan;
  • Mampu menyusun SPT Masa dan Tahunan;
  • Lulusan S I Akuntasi maupun D III Perpajakan;
  • Mengerti bahasa Inggris, meskipun pasif;
  • Memiliki sertifikat brevet pajak.

Beberapa perusahaan besar biasanya mensyaratkan pengalaman kerja minimal 2 tahun untuk posisi ini staff pajak, tapi perusahaan kecil tidak mensyaratkan ini. Sehingga bagi fresh graduate yang baru terjun ke dunia kerja sebaiknya menangani pajak perusahaan kecil terlebih dahulu baru kemudian melangkah ke perusahaan dengan perkara pajak yang lebih komplit.

Kemampuan membuat Laporan Keuangan dan dasar-dasar pajak sebenarnya sudah didapatkan di bangku kuliah. Sebab, sekarang ini baik lulusan S I Akuntansi maupun Diploma Perpajakan sudah dibekali kemampuan dasar-dasar pajak dan keterampilan tata buku. Nah, apabila ingin memperdalam ilmu pajak tak ada salahnya untuk menimba ilmu di kursus (brevet) pajak yang banyak tersebar di kota-kota besar. Saran saya, pilihlah lembaga kursus yang sudah berpengalama dan memiliki tenaga pengajar dari DJP maupun konsultan pajak ternama.

Manager Pajak

Profesi yang satu ini jelas bukan bagi pemula, namanya saja sudah manager. Seorang manager pajak bertugas sebagai pengawas kerja staff pajak. Manager pajak adalah otak dibalik jalannya praktek perpajakan di suatu perusahaan. Seperti melakukan langkah-langkah Tax Planning untuk menghemat beban pajak perusahaan. Membuat kebijakan metode transaksi yang paling maksimal penghematan pajaknya.

Kebijakan akuntansi yang diambil oleh suatu perusahaan nantinya akan diselaraskan dengan aspek perpajakannya. Di perusahaan besar bagian pajak terpisah dari divisi accounting, namun di perusahaan menengah dan kecil tugas ini dirangkap oleh manager akuntansi dan keuangan.

Kualifikasi yang dibutuhkan untuk profesi ini antara lain:
  • Memiliki pengalaman dibidangnya;
  • Kemampuan membuat perencanaan pajak;
  • Memahami seluk-beluk aspek pajak perusahaan;
  • Memiliki sertifikat pajak dari IKPI (USKP);
  • Mahir akuntansi dan mampu membaca Laporan Keuangan;
  • Kemampuan bahasa Inggris aktif.
Manager Pajak lazimnya diisi oleh orang yang sudah malang melintang didunia perpajakan antar perusahaan. Jabatan ini sering diemban oleh staff pajak yang sudah memiliki kemampuan pajak menengah sampai expert. Sehingga dipandang cukup untuk promosi menjadi manager pajak.

Konsultan Pajak

Berbeda dengan dua profesi sebelumnya yang notabenya adalah karyawan, profesi konsultan pajak lebih bersifat kearah pekerjaan bebas. Seorang konsultan pajak akan bertindak sebagai tenaga ahli, sama halnya dengan profesi pengacara, akuntan publik yang membuka praktek bebas. Konsultan pajak dapat membuka usaha atau namanya sendiri atau bekerja disuatu firma hukum semisal Kantor Akuntan Publik atau Kantor Pengacara. Kebaikan profesi ini yaitu tidak adanya jam kerja yang mengikat layaknya seorang karyawan. Konsultan pajak bebas untuk bangun siang karena tidak perlu absen pagi.

Pengetahuan pajak yang dibutuhkan terbilang harus cukup mumpuni. Integrasi pengetahuan aturan formil dan materil perpajakan mutlak diperlukan untuk profesi ini. Makanya, izin menjadi konsultan pajak baru diberikan setelah seseorang lulus ujian negara (USKP) yang biasanya diadakan dua kali dalam setahun. Selain memahami teori-teori perpajakan seorang konsultan pajak juga harus paham praktek perpajakan. Sejatinya konsultan pajak berada ditengah antara klien (Wajib Pajak) dan fiskus (Petugas Pajak). Konsultan pajak berperan sebagai wakil Wajib Pajak untuk menangani hak dan kewajiban kliennya misalnya dalam urusan pemeriksaan pajak, keberatan dan urusan lainnya. Dilapangan ada banyak macam konsultan pajak mulai dari yang memiliki izin sampai konsultan yang tidak resmi. Mulai dari pihak swasta sampai pensiunan pegawai pajak atau malah petugas pajak yang banting setir menjadi konsultan pajak.

Aturan main tentang konsultan pajak ini telah diatur dalam PMK-22/PMK.03/2008.
Seorang kuasa pajak harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

  • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir;
  • Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
  • Memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa.
Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal dibidang perpajakan yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah.

Dalam hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan sebagai Konsultan Pajak.

Prijohandojo penulis buku "Menjadi Konsultan Pajak Kelas Dunia" (2009) menguraikan beberapa soft skill yang harus dikuasai oleh konsultan pajak diantaranya: mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menjaga kepercayaan, mampu menyesuaikan emosi baik sendiri maupun orang lain dan yang paling penting menurut saya adalah menjaga integritas.

Lazimnya mereka yang berprofesi sebagai konsultan pajak, dulunya merupakan manager pajak disuatu perusahaan yang telah resign dan membuka usaha sendiri sebagai konsultan pajak atau mereka yang pernah aktif disuatu KAP yang kini merintis bisnis atas namanya sendiri.

Tidak bisa dipungkiri stigma masyarakat mengenai konsultan pajak tidak lebih dari seorang "juru damai" antara petugas pajak dengan Wajib Pajak. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari banyaknya kasus "pengemplangan pajak" yang melibatkan "konsultan pajak" atau "oknum konsultan pajak". Meskipun demikian masih banyak konsultan pajak yang lebih bermartabat yang menjunjung tinggi etika profesi sebagai konsultan pajak profesional dan berkelas dunia.

Penerbit: Indonesian Tax Review
Oleh     : Andi Chandra, S.E., BKP

Kamis, 30 Maret 2017

Persiapan Implementasi e-Tax Invoice Direktorat Jenderal Pajak


Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Faktur Pajak Elektonik (e-Tax Invoice) merupakan pilot project DJP untuk memberikan kemudahan kepada PKP dalam membuat Faktur Pajak serta untuk meningkatkan pengawasan DJP atas penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara aman. Seolah tak ingin main-main dengan proyek besar tersebut, DJP meluncurkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 tahun 2013 yang menjadi dasar hukum e-Tax Invoice sebagai perubahan PMK-84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Meskipun aturan pelaksanaannya belum juga diterbitkan serta aplikasi e-Tax Invoice masih dalam tahap perbaikan dan uji coba, setidaknya perpajakan Indonesia mulai mengikuti langkah best practice negara di Asia yang telah terlebih dahulu menggunakan e-Tax Invoice, misalnya Korea Selatan.

Salah satu yang membedakan e-Tax Invoice dengan Faktur Pajak manual adalah tanda tangan basah yang digantikan dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau audentifikasi.

Tahap pertama penggunaan e-Tax Invoice akan diimplementasikan pada bulan Juli 2014 untuk PKP tertentu yang terdaftar atau dikukuhkan di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya di Jakarta. Sementara itu, dalam rangka persiapan implementasi tersebut, terlebih dulu dilakukan uji coba aplikasi e-Tax Invoice pada bulan November- Desember 2013 oleh satu PKP untuk masing-masing KPP dengan cara melakukan testing aplikasi e-Tax Invoice kemudian PKP sampel diminta untuk memberikan penilaian dan masukan. Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan pilot project aplikasi e-Tax Invoice pada bulan Januari- Juni 2014 oleh lima PKP untuk masing-masing KPP. Pada tahap ini lima sempel PKP disetiap KPP sudah menggunakan aplikasi e-Tax Invoice dengan infrastruktur yang sebenarnya dan dapat terhubung dengan sistem DJP.

Pada sistem e-Tax Invoice, pada dasarnya sistem komputer PKP dan DJP akan terkoneksi sehingga penerbitan dan kontrol terhadap nomor Faktur Pajak menjadi lebih mudah. Kemudian pada sistem ini akan dikembangkan crosscheck validitas isi Faktur Pajak dengan menggunakan pendekatan HS Code pada barang dan jenis barang.

Nantinya tata cara pembuatan e-Tax Invoice dan kriteria PKP yang diwajibkan membuat e-Tax Invoice akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Sampai dengan artikel ini ditulis, DJP belum menerbitkan Perdirjen yang dimaksud. PKP tidak perlu bingung apakah dia harus menggunakan e-Tax Invoice atau tidak karena PKP yang memenuhi kriteria yang wajib menggunakan e-Tax Invoice nantinya akan ditunjuk dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Bila PKP yang telah ditunjuk oleh KEP tidak mengimplementasikan e-Tax Invoice, maka PKP tersebut dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak dan akan dikenakan sanksi denda Pasal 14 UU KUP sebesar 2% dari DPP.

Pada akhirnya, e-Tax Invoice yang merupakan pilot project DJP ini bukanlah sebuah program elusif yang justru mempersulit Wajib Pajak. Dengan adanaya perbaikan secara kontinu, e-Tax Invoice Indonesia diharapkan akan setara dengan negara-negara lainnya di wilayah Asia. Perpajakan Indonesia akan menyambut era baru, yakni era teknologi informasi perpajakan. Bukan masalah siap atau tidak siap, tapi bagaimana keyakinan kita bahwa pilot project e-Tax Invoice ini akan menjadi titik balik sejarah Perpajakan Indonesia yang lebih baik. Bukanlah kita mengenal sebuah ungkapan bahwa"dibalik sebuah kesusahan, pasti ada kemudahan?".

Penerbit: Indonesian Tax Review
Oleh     : Rizmy Otlani Novastria
(Praktisi Perpajakan)

Rabu, 29 Maret 2017

Masalah dan Solusi DJP terhadap Faktur Pajak Fiktif


Masalah yang terjadi dilapangan selama ini atas prosedur konfirmasi Pajak Keluaran tersebut adalah kesulitan membedakan apakah KPP tersebut adalah PKP yang "nakal" atau PKP yang benar-benar "lurus". Bagi PKP yang "lurus", prosedur koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi hutang pajak oleh KPP rekanan menunjukkan jawaban "tidak ada" adalah kerugian yang sangat material karena WP tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang seharunya menjadi haknya. WP merasa bahwa tidak adanya Faktur Pajak Keluaran yang dilaporkan pada KPP rekanan bukanlah merupakan kesalahan WP karena bisa saja telah terjadi human error baik pada perusahaan rekanan maupun pada pihak KPP. Misalnya, perusahaan rekanan lupa melaporkan Faktur Pajaknya atau KPP menginput Faktur Pajak tersebut pada masa berikutnya.

Kesulitan DJP sendiri dalam menelusuri Faktur Pajak tersebut adalah karena nomor seri Faktur Pajak yang selama ini digunakan adalah nomor seri buatan WP sendiri sehingga memungkinkan terjadi Faktur Pajak dengan nomor yang sama untuk WP yang berbeda dan Faktur-Faktur Pajak tersebut tidak semuanya telah diinput dalam sistem DJP. Selain itu KPP dengan jumlah sumber daya manusia yang kurang mencukupi tidak akan sanggup menelusuri keberadaan PKP yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan. Atas kerugian material yang dirasakan oleh WP karena kurang baiknya sistem administrasi PPN pada saat itu, gugatan WP seringkali muncul terhadap keputusan KPP karena permohonan restitusinya ditolak.

Dalam hal ini DJP menyoroti bahwa mekanisme perombakan administrasi PPN perlu dilakukan demi membasmi Faktur-Faktur Pajak palsu dan PKP Fiktif yang telah menjamur. Oleh karena itu, diawali dengan registrasi ulang PKP tersebutlah DJP memulai langkah perbaikan sistem administrasi PPN dalam rangka menyambut e-Tax Invoice. DJP harus memperoleh keyakinan bahwa PKP yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP merupakan PKP yang benar-benar memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sehingga pengkreditan pajak masukan atas Faktur Pajak Fiktif bisa diminimalisasi. Selain itu registrasi ulang PKP juga bertujuan untuk menjaring pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP namun belum terdaftar sebagai PKP. Dengan demikian, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. PKP Fiktif dan FP tidak sah dapat dibasmi, PKP yang potensial dijaring, pelayanan kepada WP meningkat, serta perbaikan pengawasan sebagai langkah awal pilot project e-Tax Invoice dapat dirintis.

Penerbit: Indonesia Tax Review 
Oleh     : Rizmy Otlani Novastria
(Praktisi Perpajakan)

Jumat, 24 Maret 2017

Jika Telat Jadi PKP


Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP) menegaskan bahwa konsep assessment system berlaku pula saat Wajib Pajak berkewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Bila kemudian Wajib Pajak lalai dalam melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dapat menerbitkan PKP secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan bila Dirjen Pajak memperoleh data atau informasi yang menunjukkan bahwa semestinya Wajib Pajak tersebut sudah PKP.

Data informasi tersebut dapat diperoleh Dirjen Pajak diantaranya dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak. Apabila omzet yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tesebut sudah melebihi Rp 4,8 Milyar namun Wajib Pajak yang bersangkutan ternyata juga belum menjadi PKP, maka Dirjen Pajak dapat saja menerbitkan PKP secara jabatan.

Konsekuensi dari diterbitkannya PKP secara jabatan ialah dikenakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) guna menagih kekurangan jumlah pajak yang terutang. Selain itu, juga akan dikenai sanksi bunga 2% perbulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, atau Tahun Pajak samapi dengan diterbitkannya SKPKB.

Namun, sanksi tersebut dapat ditingkatkan menjadi sanksi pidana bila Wajib Pajak dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk menjadi PKP. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Adapun saknsi pidana tersebut ialah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paing lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit dua (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kewajiban Setelah Jadi PKP

Setelah resmi menyandang status PKP, maka kewajiban Parpol ialah memungut PPN, apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPn BM yang terutang. Kemudian, kewajiban pamungkasnya ialah melaporkan kewajiban pemungutan tersebut dalam SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 15A UU PPN.

Penutup

Meski Parpol dilarang membuat badan usaha tida berarti kewajiban untuk dikukuhkan menjadi PKP hilang dengan sendirinya. hal ini dikarenakan lingkup pengertian penyerahan BKP dan/atau JKP termasuk juga pemberian BKP atau JKP secara cuma-cuma. Dengan demikian, bila penyerahan BKP dan/atau JKP tersebut sudah melebihi angka batasan omzet pengusaha kecil, Parpol wajib mendaftarkan diri untuk menjadi PKP dan selanjutnya menjalankan kewajiban PPN sebagaimana PKP lainnya.

Sumber: Indonesian Tax Review 
Oleh    : Muhammad Ikbal, BKP.
Konsultan Pajak PT Maas Standard Consulting
Hey, we've just launched a new custom color Blogger template. You'll like it -
Join Our Newsletter