(021)801-2521

PT Sinergi Solusi Bisnis

Provider Training Terbaik di Indonesia

Rabu, 02 Agustus 2017

Penghasilan Wajib Pajak Badan Yang Bukan Objek Pajak


Berikut ini merupakan penghasilan-penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak sehingga tidak menambah unsur penghasilan dalam perhitungan penghasilan kena pajak pada akhir tahun, diantaranya: baca; info training pajak
  • Bantuan/sumbangan Hibah yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan. Ketentuan lebih lengkapnya diatur dalam PP No 18 Tahun 2009. Ketentuan lebih lengkapnya diatur dalam PP No 18 Tahun 2009, antara lain mengatur sebagai berikut: 
  1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
  2. Bantuan atau sumbangan tersebut adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan. 
  3. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak 
  4. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan penerima sumbangan yang berhak 
  • Dividen/bagian laba usaha dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh, yaitu:
  1. Penerima dividen berbentuk PT, BUMN, BUMD dan Koperasi 
  2. Dividen dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, 
  3. Kepemilikan saham di perusahaan investee paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor (kecuali bagi investor koperasi), 
  4. Dividen yg dibagikan berasal dari laba ditahan. 
  • Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun; bidang penanaman modal tertentu yang memberikan penghasilan kepada dana pensiun yang tidak termasuk sebagai objek PPh badan.
  • Bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha. Bagian laba tersebut dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut.
  • Keuntungan karena pembebasan utang sesuai Peraturan Pemerintah. 
  • Iuran yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja maupun oleh pegawai; Penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan. 
  • Harta atau setoran tunai sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 
  • Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Selasa, 01 Agustus 2017

Pengertian Transfer Pricing

Transfer pricing tp doc merupakan kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing.

Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam satu negara (domestic transfer pricing), bisa juga berada di negara yang berbeda (international transfer pricing).

Transfer pricing, terutama international transfer pricing, dapat menimbulkan permasalahan apabila digunakan untuk kepentingan penghindaran pajak. Dengan international transfer pricing, perusahaan-perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, sedangkan perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang serendah-rendahnya. Baca: info training pajak

Domestic transfer pricing bisa juga digunakan untuk menghindari pajak, meskipun dalam jumlah yang tidak signifikan, dengan cara menetapkan harga transfer sedemikian rupa sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) tersebar merata pada perusahaan-perusahaan terkait untuk mengurangi kemungkinan terkena tarif pajak progresif tertinggi dan laba dapat dialihkan kepada perusahaan yang masih berhak menikmati kompensasi kerugian.

Dengan rekayasa transfer pricing, Indonesia tidak mendapatkan alokasi laba padahal laba grup tidak akan ada kalau barang tersebut tidak rekayasa semuanya itu dibeli orang Indonesia. Karena dilakuka di luar Indonesia, pemeriksa pajak tidak punya akses data ke sana. Ini merupakan masalah yang pelik untuk pembuktiannya.

Karena sesuatunya sudah diatur secara rapi dan canggih secara formal (on paper), pemeriksa pajak akan mengalami kesulitan untuk melakukan koreksi rekayasa tersebut. Untuk memperkirakan arm’s length profit dari perusahaan Indonesia, umumnya pemeriksa memberlakukan metode resale price (harga jual minus).

Masalah dari metode ini adalah tidak mudahnya mendapatkan data laba kotor yang wajar, apalagi menyangkut bukti dokumen yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Tentu saja, Wajib Pajak akan dengan mudah mematahkan koreksi transfer price.

Penyajian dan Pengungkapan Pajak Tangguhan


Penyajian Pajak Tangguhan 
  • Aktiva pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca.
  • Deferred tax asset dan deferred tax liability harus dibedakan dari tax receivable/prepaid tax dan tax payable.
  • Deferred tax asset (liability) tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar. 
  • Aktiva pajak kini harus di-offset dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca. 
  • Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.
  • PPh Final
  1. Beban atau penghasilan yang terkait dengan PPh final tidak akan menimbulkan Beda waktu sehingga adanya aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tidak diakui. 
  2. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. 
  3. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Dibayar Di Muka dan Pajak yang Masih Harus Dibayar. 
  4. Akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari PPh final yang masih harus dibayar. 
  • Perlakuan akuntansi untuk hal khusus 
  1. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan. 
  2. Apabila diajukan keberatan dan atau banding, pembebanannya ditangguhkan. 
  3. Apabila terdapat kesalahan mendasar, perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.


Pengungkapan Pajak Tangguhan 
  • Unsur-unsur utama beban/penghasilan pajak. 
  • Jumlah pajak kini dan tangguhan yang berasal dari transaksi yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan/dikreditkan ke ekuitas. 
  • Beban/penghasilan pajak dari pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan. 
  • Penjelasan hubungan antara beban/penghasilan pajak dan laba akuntansi dengan cara berikut: 
  1. Rekonsiliasi antara beban/penghasilan pajak dengan hasil kali laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku; atau 
  2. Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (average effective tax rate = beban/penghasilan pajak dibagi laba akuntansi) dengan tarif pajak. 
  • Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingannya dengan tarif pada periode sebelumnya. 
  • Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) Beda waktu dan sisa rugi kompensasi yang boleh/tidak boleh diakui sebagai aktva pajak tangguhan pada neraca. 
  • Untuk setiap kelompok Beda waktu dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut: 
  1. Jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode berjalan; 
  2. Jumlah beban/penghasilan pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca. 
  • Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari: 
  1. Keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; 
  2. Laba (rugi) dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan dalam laporan keuangan. 
  • Jumlah aktiva pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya jika:
  1. Penggunaan aktiva pajak tangguhan tergantung pada apakah laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi Beda waktu kena pajak yang telah ada; dan 
  2. Perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan atau periode sebelumnya.

Senin, 31 Juli 2017

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Bagi perusahaan, selisih kurs akan muncul dalam transaksi yang melibatkan mata uang asing. Sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 10) ditentukan bahwa transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.


Dalam paragraf 09 PSAK No.10 yang berkaitan dengan pelaporan pada tanggal neraca dijelaskan bahwa:
  • Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah BI sebagai indikator yang obyektif; 
  • Pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi; dan 
  • Pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. 
Pada prinsipnya, selisih kurs yang terjadi dibebankan langsung pada tahun berjalan. Namun dalam kondisi tertentu yang bersifat luar biasa, dapat dikapitalisasi. Misalnya selisih kurs yang timbul akibat devaluasi atau revaluasi harga, kecuali perusahaan sudah melakukan hedging.

Sedangkan menurut perpajakan, keuntungan kurs merupakan obyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (1) huruf I UU PPh dan kerugian kurs merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh. 


Secara umum peraturan pelaksanaan perpajakan tentang selisih kurs diatur dalam Surat Edaran No. SE-03/PJ.31/1997 sebagai berikut:
  • Pengenaan pajak atas keuntungan selisih kurs harus dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak secara taat asas. Keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahun PPh; 
  • Kerugaian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak menggunakan kurs tetap dan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. 
Khusus untuk kerugian kurs yang terjadi di tahun 1997, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih pembebanan kerugian kurs dengan cara pembebanan sekaligus atau dengan cara mengalokasikan selama 5 tahun. Alokasi dimulai sejak tahun pajak 1997 dalam jumlah yang sama setiap tahunnya dan dilaksanakan secara taat azas (KMK-597/KMK.04/1997).

Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Perencanaan PPh Pasal 21


Klausul Pajak Di Dalam Kontrak Kerja 

PPh yang terutang berhubungan erat dengan kontrak kerja yang dibuat. Harus jelas pajak apa yang timbul dari suatu kontrak dan siapa yang akan menanggung pajaknya. 

Secara umum, PPh Pasal 21/Pasal 26 memang dipotong dari penghasilan orang pribadi yang memperoleh pembayaran. Tetapi dalam beberapa kasus timbul permasalahan karena pihak yang dipotong pajak tidak bisa menerima, mungkin dengan alasan pada saat deal, masalah pajak tidak dibahas sedikitpun sehingga mereka berkeras bahwa nilai yang disepakati sudah “net” tidak dipotong pajak lagi!  

Pajak Ditanggung Pemberi Kerja Atau Tunjangan Pajak Dengan Metode Gross-up? 

Seringkali di dalam kontrak kerja ditemukan klausul yang menyatakan, bahwa nilai kontrak sudah “net”, tidak termasuk pajak, atau “pajak ditanggung perusahaan/pemberi kerja.” 

Harus hati-hati dengan penggunaan istilah tersebut karena berdampak pada pemotongan pajak dan pembebanan biaya di PPh Badan.  

Pemberian Uang Saku Secara Lump-Sum Atau Reimbursement? 

Masalah prosedur pembayaran uang saku dalam perjalanan dinas, pendidikan, ataupun jenis pengeluaran perusahaan lainnya juga seringkali menimbulkan aspek pajak berbeda. 

Pembayaran secara lump-sum akan mengakibatkan pajak penghasilan PPh Pasal 21 dihitung dari seluruh nilai yang dibayarkan, meskipun di dalamnya mungkin terdapat biaya lainnya 

Sedangkan dalam prosedur reimbursement, pembayaran disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan meminta bukti pengeluaran. 

Pemberian Tunjangan Makan Atau Disiapkan Makan Bersama? 

Sejak berlakunya UU PPh Tahun 2000, makanan dan minuman bagi karyawan sudah boleh dibiayakan di PPh Badan (deductible expense). Mungkin perlu dikaji, apakah perusahaan masih hendak memberikan tunjangan makan atau hendak disiapkan makan bersama sebagai penggantian tunjangan makan? 

Pemberian Tunjangan Kesehatan Atau Diberikan Fasilitas Pengobatan? 

Untuk biaya kesehatan perusahaan memiliki pilihan dengan memeberikan tunjangan kesehatan/medical atau menyediakan fasilitas pengobatan bagi karyawan atau menggunakan metode reimbursement biaya pengobatan. 
  • Jika perusahaan memilih dengan tunjangan kesehatan maka perlakuan pajaknya bersifat taxable – deductible. Artinya merupakan obyek PPh Pasal 21 bagi karyawan (penghasilan) dan merupakan biaya bagi perusahaan. 
  • Jika perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan bagi karyawan maka perlakuan pajaknya bersifat non taxable – non deductible. Artinya bukan penghasilan bagi karyawan dan bukan biaya bagi perusahaan. 
  • Jika perusahaan menggunakan metode reimbursement dalam memberikan biaya pengobatan maka perlakuan pajaknya bersifat non taxable – non deductible dan taxable – deductible.
jika anda ingin mengetahui seputar info training pajak mengenai pph 21 silahkan kunjungi website PT Sinergi Solusi Bisnis

Jumat, 28 Juli 2017

Negara Butuh Institusi Pemungut Pajak Yang Kuat


Agar negara memperoleh sumber pendanaan dari pajak secara maksimal maka syaratnya negara harus menyelenggarakan dan membangun sistem pemungutan pajak yang kredibel dan kuat. Hal ini penting agar seluruh potensi dan transaksi ekonomi baik yang dilakukan secara individual maupun korporasi dapat terdeteksi dengan baik sehingga seluruh potensi pajak yang ada dapat direalisasikan. 

Adapun hal terpenting dan krusial dalam membangun negara yang kuat dan mandiri yaitu dengan membangun sistem pemungutan pajak yang juga kredibel, kuat, dan tepat. Sistem pemungutan pajak yang dibangun, baik dalam bentuk self assesment maupun official assesment, harus mampu menjamin dan memastikan bahwa seluruh Wajib Pajak (WP) akan membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sistem tersebut harus mampu mendeteksi setiap prilaku WP dan transaksi ekonominya sehingga WP menjadi patuh dalam melakukan pembayaran pajak ke negara. 

Dengan demikian, jika negara kita tetap menganut sistem self assesment dalam pemungutan pajak maka negara harus membangun regulasi dan infrastruktur yang memungkinkan institusi pemungut pajak mampu mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan usaha dan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh WP. Jika institusi pajak mampu melakukan hal tersebut, maka ruang gerak WP untuk menghindari pemungutan pajak atau merekayasa pembayaran pajak akan semakin sempit. 

Agar institusi pemungut pajak mampu mendeteksi dan mengawasi setiap kegiatan dan transaksi ekonomi WP maka negara harus menjadikan institusi pemungut pajak sebagai lembaga yang paling penting dan kuat di negara ini. Hal tersebut tentunya juga harus ditopang dengan regulasi yang kuat yang memberikan kewenangan khusus kepada institusi pemungut pajak untuk mengakses setiap kegiatan dan transaksi ekonomi yang ada dalam masyarakat. 

Hanya dengan institusi pemungut pajak yang kuat serta didukung oleh regulasi perpajakan yang juga kuat maka kepatuhan WP dalam membayar pajak akan terjamin. Jika institusi pemungut pajak dikerdilkan ditambah lagi dengan regulasi perpajakan yang memangkas dan membatasi kewenangan fiskus dalam mengawasi dan mendeteksi gerak-gerik WP maka jangan diharapkan pemungutan pajak akan maksimal yang akhirnya jangan berharap negara kita akan mandiri.

Kamis, 27 Juli 2017

Langkah-Langkah Alternatif Membangun Kesadaran dan Kepedulian Wajib Pajak

Sangat sulit rasanya untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak masyarakat Indonesia. Bahkan sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Kebanyakan masyarakat kurang percaya dengan keberadaan pajak karena dirasa memberatkan dan pembayarannya sering mengalami kesulitan. 

Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan Ditjen Pajak agar masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar kewajiban pajaknya. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela dan bukan keterpaksaan. 


Berikut ini merupakan langkah-langkah alternatif membangun kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak, diantaranya: 
  • Melakukan sosialisasi. Seperti yang sudah dikatakan oleh Dirjen Pajak bahwa kesadaran akan membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka dari itu menanamkan pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi.
  • Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak. Jika pelayanan kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak untuk datang ke kantor pelayanan pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten.
  • Meningkatkan citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat Wajib Pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.
  • Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Dengan pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang lebih baik dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif. Untuk itu bisa dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.
  • Law Enforcement. Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan efek jera yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak.
  • Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Hal ini tentunya memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dari Dirjen Pajak. Pihaknya harus senantiasa berusaha membangun kepercayaan para Wajib Pajak kemudian seharusnya menjamin dan menjawab kepercayaan tersebut dengan melakukan pembenahan internal.
  • Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali. Dengan program tersebut diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak. 
Semoga Direktorat Jenderal Pajak tetap konsisten untuk membangun kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak demi tercapainya cita-cita dan tujuannya. Semoga!
Hey, we've just launched a new custom color Blogger template. You'll like it -
Join Our Newsletter