(021)801-2521

PT Sinergi Solusi Bisnis

Provider Training Terbaik di Indonesia

Senin, 31 Juli 2017

Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Perencanaan PPh Pasal 21


Klausul Pajak Di Dalam Kontrak Kerja 

PPh yang terutang berhubungan erat dengan kontrak kerja yang dibuat. Harus jelas pajak apa yang timbul dari suatu kontrak dan siapa yang akan menanggung pajaknya. 

Secara umum, PPh Pasal 21/Pasal 26 memang dipotong dari penghasilan orang pribadi yang memperoleh pembayaran. Tetapi dalam beberapa kasus timbul permasalahan karena pihak yang dipotong pajak tidak bisa menerima, mungkin dengan alasan pada saat deal, masalah pajak tidak dibahas sedikitpun sehingga mereka berkeras bahwa nilai yang disepakati sudah “net” tidak dipotong pajak lagi!  

Pajak Ditanggung Pemberi Kerja Atau Tunjangan Pajak Dengan Metode Gross-up? 

Seringkali di dalam kontrak kerja ditemukan klausul yang menyatakan, bahwa nilai kontrak sudah “net”, tidak termasuk pajak, atau “pajak ditanggung perusahaan/pemberi kerja.” 

Harus hati-hati dengan penggunaan istilah tersebut karena berdampak pada pemotongan pajak dan pembebanan biaya di PPh Badan.  

Pemberian Uang Saku Secara Lump-Sum Atau Reimbursement? 

Masalah prosedur pembayaran uang saku dalam perjalanan dinas, pendidikan, ataupun jenis pengeluaran perusahaan lainnya juga seringkali menimbulkan aspek pajak berbeda. 

Pembayaran secara lump-sum akan mengakibatkan pajak penghasilan PPh Pasal 21 dihitung dari seluruh nilai yang dibayarkan, meskipun di dalamnya mungkin terdapat biaya lainnya 

Sedangkan dalam prosedur reimbursement, pembayaran disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan meminta bukti pengeluaran. 

Pemberian Tunjangan Makan Atau Disiapkan Makan Bersama? 

Sejak berlakunya UU PPh Tahun 2000, makanan dan minuman bagi karyawan sudah boleh dibiayakan di PPh Badan (deductible expense). Mungkin perlu dikaji, apakah perusahaan masih hendak memberikan tunjangan makan atau hendak disiapkan makan bersama sebagai penggantian tunjangan makan? 

Pemberian Tunjangan Kesehatan Atau Diberikan Fasilitas Pengobatan? 

Untuk biaya kesehatan perusahaan memiliki pilihan dengan memeberikan tunjangan kesehatan/medical atau menyediakan fasilitas pengobatan bagi karyawan atau menggunakan metode reimbursement biaya pengobatan. 
  • Jika perusahaan memilih dengan tunjangan kesehatan maka perlakuan pajaknya bersifat taxable – deductible. Artinya merupakan obyek PPh Pasal 21 bagi karyawan (penghasilan) dan merupakan biaya bagi perusahaan. 
  • Jika perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan bagi karyawan maka perlakuan pajaknya bersifat non taxable – non deductible. Artinya bukan penghasilan bagi karyawan dan bukan biaya bagi perusahaan. 
  • Jika perusahaan menggunakan metode reimbursement dalam memberikan biaya pengobatan maka perlakuan pajaknya bersifat non taxable – non deductible dan taxable – deductible.
jika anda ingin mengetahui seputar info training pajak mengenai pph 21 silahkan kunjungi website PT Sinergi Solusi Bisnis

Tidak ada komentar:
Write komentar

Hey, we've just launched a new custom color Blogger template. You'll like it -
Join Our Newsletter